Pariwisata
KALIANDA, Diskominfo Lamsel - Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyepakati komitmen kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan untuk bersinergi mengembangkan kawasan perikanan budidaya, khususnya udang, di Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang.
Di lokasi itu, akan dibangun untuk percontohan model
kawasan budidaya udang berkelanjutan. Percontohan tersebut sebagai stimulan
pemanfaatan potensi tambak melalui usaha budidaya udang berkelanjutan dan
berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Nota kesepakatan (MoU) antara KKP dengan Pemkab Lampung
Selatan ditandatangani oleh Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto dan
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, di Aula Rajabasa, kantor
bupati setempat, pada Kamis (2/7/2020).
Penandatanganan MoU itu, turut disaksikan Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi SDM Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Elvi Wijayanti, serta Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Alan F. Koropitan.
Hadir juga, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)
Mesuji Sekampung Abdul Muis, anggota DPRD Provinsi Lampung, Ketua DPRD Lampung
Selatan, H. Hendry Rosyadi beserta sejumlah anggota Komisi II, Sekretaris Daerah,
Thamrin berserta pejabat Pemkab Lampung Selatan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang
Ermanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Komisi IV DPR RI dan Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya KKP yang telah banyak memberikan bantuan dan
fasilitas kepada masyarakat Lampung Selatan.
“Alhamdulillah sudah teken MoU. Mudah-mudahan
Kabupaten Lampung Selatan bisa menjadi kawasan budidaya udang sesuai harapan
kita semua. Sekali lagi tidak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih kepada
Ketua Komisi IV dan Dirjen KKP,” ujar Nanang.
Nanang juga berharap akan lebih banyak lagi program dari kementerian/lembaga
terkait perikanan budidaya untuk mendukung pengembangan kawasan tambak udang di
daerahnya.
Sehingga kedepan dapat meningkatkan produksi dan dapat
mendukung mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai lumbung udang nasional.
“Tadi juga sudah dapat bantuan Rp.8 miliar. Kedepan kami harap bantuan terus mengalir ke Lampung Selatan. Semoga dengan hadirnya tokoh-tokoh dari pusat ini, Lampung Selatan benar-benar bisa maju di sektor perikanan, dan bisa terbebas dari gizi buruk,” kata Nanang.
Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto saat menyampaikan sambutan. | Foto : Dokpim Lamsel
Sementara, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP,
Slamet Soebjakto mengatakan, pengembangan klaster kawasan budidaya ini sangat
sejalan dengan komitmen KKP untuk mendorong pengembangan perikanan budidaya
secara berkelanjutan.
Baik dari aspek lingkunganya, ekonomi dan sosialnya.
Disamping itu menurutnya, sistem klaster akan merubah pengelolaan usaha
budidaya tambak dari parsial menjadi klasterisasi.
“Kami punya program khusus untuk membangun kawasan
tambak-tambak udang. Tujuan untuk meningkatkan ekspor sebesar 250% di tahun 2024.
Dan ini sudah masuk RPJMN 2020-2024. Pak Presiden juga memberikan perhatian
yang luar biasa dengan program ini,” ujarnya.
Slamet Soebjakto menyebut, di Indoensia hanya terdapat
lima kawasan atau daerah yang menjadi model percontohan kawasan budidaya udang
berkelanjutan.
Pertama di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Lalu Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.
“Sebenarnya ini pengalihan kawasan di Cilacap milik Perhutani. Karena saat itu pengalihannya perlu waktu, maka Kementerian LHK mengarahkan ke Lampung Selatan. Sehingga saat itu kami langsung datang. Karena disini (Ketapang) memang lahannya sudah siap dan sudah ada kelompok-kelompok pembudidaya udang, Hanya saja belum tertata dengan baik,” katanya.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin saat menyampaikan sambutan. | Foto : Dokpim Lamsel
Dikesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin meminta
kerjasama yang dilakukan tidak hanya sekedar seremoni penandatangan MoU semata.
Menurutnya hal itu harus segera ditindaklanjuti sehingga program tersebut dapat
benar-benar terealisasi.
“Jangan hanya komitmen tanda tangan MoU. Tapi harus ada
kelanjutannya. Saya bilang ke pak bupati, nanti lahannya dicek. Apakah izinnya
sudah ada dari Kementerian LHK. Kalau ada masalah, nanti tolong bicara dengan
saya,” tegas anggota DPR RI asal Provinsi Lampung ini.
Dalam kesempatan itu, anggota DPR RI dari Fraksi PDI
Perjuangan ini juga mengucapkan terima kasih kepada DPJB KKP, KSP, dan Kementerian
Koordinator Maritim dan Investasi yang telah memberikan perhatian yang luar
biasa kepada Kabupaten Lampung Selatan.
“Kalau dulu gak pernah saya lihat seperti ini. Saya hanya terima laporan. Tapi hari ini, dengan hujan-hujanan bapak ibu sudah mau datang melihat ke lapangan. Supaya program Pak Jokowi ini bisa berjalan dengan baik. Tujuannya cuma satu, kesejahateraan rakyat,” tandasnya.
Sementara itu, acara kesepakatan bersama itu dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Teknis Kelompok Kerja Klaster Udang Nasional Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi RI. (az)
[..]
Dibuat oleh :
A