Berita

gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Tim Gugus Tugas Covid-19 Lamsel Distribusikan Bantuan Logistik Pencegahan Virus Corona Diseluruh Kecamatan dan Desa

KALIANDA - Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan yang terbagi menjadi 4 Tim, siap mendistribusikan bantuan secara serentak hari ini, Senin (22-6-2020). Bantuan berupa ember tempat cuci tangan, sabun cair, handsanitizer, disinfektan, sabun isi ulang, serta kaporit tersebut, akan di distribusikan ke 256 Desa dan 4 Kelurahan, 17 Kecamatan serta Polsek dan Koramil. Koordinator Logistik Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan, M. Darmawan menjelaskan, bantuan tersebut bersumber dari biaya penanganan Covid-19 APBD Lampung Selatan dan sudah dilakukan riview oleh tim Inspektorat Kabupaten dan Kejaksaan Negeri Kalianda. Darmawan melanjutkan, sesuai arahan Bupati Lampung Selatan yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas, H. Nanang Ermanto, semua belanja barang dan jasa, sebelum di distribusikan ke masyarakat, dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah jumlah, speck, prosedur serta kualitasnya sesuai dengan ketentuan. Jika semua sudah dianggap claer, baru dilakukan pendistribusian ke masyarakat. "Semua barang yang dibelanjakan, dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh tim Inspektorat dan tim Kejaksaan," jelas Darmawan. Bantuan-bantuan tersebut, kata Darmawan lagi, sebagai bagian dari upaya Pemkab Lampung Selatan dalam menyongsong new normal. Dalam penerapan new normal, protokol kesehatan harus benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh karenanya, bantuan seperti ember untuk cuci tangan, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan merupakan bagian sarana pendukung protokol kesehatan. Sementara itu, Tim III Gugus Tugas Covid-19 wilayah Kecamatan Candipuro yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, M. Sefri Masdian, menyerahkan secara simbolis kepada Kepala Desa di Aula Kantor Kecamatan Candipuro. Pada kesempatan itu, Sefri mengatakan agar Camat beserta Uspika untuk tidak bosan mengingatkan masyarakatnya agar selalu menjalani protokol kesehatan. Capaian nol kasus Covid-19 di Lampung Selatan sejak 12 Juni yang merupakan kerja keras berbagai pihak harus dipertahankan. "Alhamdulillah Lampung Selatan sejak 12 Juni 2020 hingga saat ini tidak ada pasien terkonfirmasi Covid-19. Kondisi ini harus kita pertahankan,"jelas Sefri. Sementara itu, pada bagian lain, seluruh Tim Gugus Tugas Tugas, juga menyerahkan bantuan yang sama pada semua desa yang penyerahannya dilakukan secara simbolis di Kantor Kecamatan masing-masing. Di Kecamatan Sidomulyo, Kasat PolPP dan Damkar, Heri Bastian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Feri Bastian, juga melakukan penyerahan bantuan secara simbolis dengan disaksikan Camat, Kapolsek dan Koramil setempat. (KMF) [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Kupas Perjalanan Hidup di Talkshow dan Bincang Santai saat Acara Program 'Bang Aca', Nanang Sampaikan Selalu Terapkan Sifat Kebersamaan dan Gotong-royong Untuk Selesaikan Persoalan di Lamsel

BANDAR LAMPUNG - Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto bincang santai bersama Bang Aca, di Warkop Aspirasi Rakyat Lampung, Way Halim, Bandar Lampung, Sabtu (20-6-2020). Acara yang berlangsung ba'da maghrib terbagi dalam tiga sessions tersebut, diawali dengan perbincangan perjalanan hidup Nanang Ermanto belasan tahun yang lalu hingga menjadi seorang Bupati. Chairman Radar Lampung Group, H. Ardiansyah yang akrab disapa Bang Aca, begitu terkesan dengan perjalanan hidup seorang Nanang Ermanto yang belasan tahun lalu lebih dikenal sebagai "anak nakal" kini menjadi seorang Bupati dengan berbagai prestasi yang telah diraih dibawah kepemimpinannya. Nanang menuturkan, dirinya menjadi Bupati selain merupakan Anugerah Allah SWT, juga tak lepas dari peran kedua orang tuanya yang sangat luar biasa, tidak menyerah dengan sifat, sikap dan kelakuan Nanang Ermanto sewaktu kecil. Sempat 5 (lima) kali pindah sekolah dibangku SD, akhirnya Nanang Ermanto menyelesaikan sekolahnya jenjang SMP di Jakarta pada sekolah Khusus Anak Nakal yang merupakan sekolah binaan Dinas Sosial. "Era-nya dulu, kalo gak nakal gak ngetop,"ujar Nanang yang membuat suasana semakin hangat. Setelah menamatkan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jakarta, Nanang kembali ke Lampung guna melanjutkan sekolahnya ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Lebel "Sekolah Khusus Anak Nakal" sempat membuatnya sulit untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Namun, Nanang tidak lantas putus asa. Baginya, untuk merubah kehidupan, sekolah merupakan keharusan. Akhirnya, dengan semangat tak putus asa, Nanang diterima dan menyelesaikan sekolahnya di SMA Tunas Harapan, Gedung Meneng Bandar Lampung. "Lebel "Sekolah Khusus Anak Nakal" membuat saya kesulitan untuk melanjutkan ke SMA. Kepala Sekolah pada nolak,"ujar Nanang disertai tawa kecil. Memasuki session kedua, bang Aca lebih mengupas pada program kerja serta kebijakan yang diambil Nanang Ermanto dalam memimpin Kabupaten Lampung Selatan. Nanang menjelaskan, usai dirinya menerima amanah pada 2 Agustus 2018 silam sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati, dirinya langsung dihadapi pada tiga persoalan besar yang terjadi di tahun yang sama. Banjir Bandang pada April 2018 yang merusak sejumlah infrastruktur di pusat Kota Kalianda, pembenahan birokrasi pasca OTT hingga bencana tsunami pada 22 Desember 2018 akibat longsornya Anak Gunung Krakatau yang meluluh lantakkan pesisir di wilayah Kecamatan Rajabasa hingga menelan 123 korban jiwa. “Tiga persoalan besar terjadi di Tahun 2018. Nyaris bersamaan. Banjir bandang, tsunami birokrasi hingga tsunami beneran pada 22 Desember 2018,"ujar Nanang. Namun, lewat perjalanan hidup serta pengalamannya dalam berorganisasi, akhirnya Nanang Ermanto berhasil mengurai permasalahan satu demi satu. Jembatan Patriot sebagai urat nadi perekonomian di kota Kalianda, akhirnya tuntas dibangun tanpa menggunkan dana APBD. Dengan kepiawaiannya, Nanang mampu menggandeng para Pelaku Usaha di Lampung Selatan untuk turut berkontribusi membangun Lampung Selatan, bukan hanya pembangunan jembatan patroit, namun di sektor lainnya juga. Demikian halnya dengan bencana tsunami, Nanang Ermanto berhasil meyakinkan semua elemen masyarakat untuk bahu membahu menuntaskan musibah yang terjadi di penghujung Tahun 2018. Keterlibatan elemen masyarakat, Dunia Usaha, Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, TNI, Polri serta elemen lainnya, secara perlahan dapat menuntaskan persoalan tsunami. Dan saat ini, sedang dalam proses pembangunan hunian tetap (huntap). Lebih lanjut Nanang Ermanto menuturkan, untuk menuntaskan semua persoalan, Nanang lebih mengutamakan kebersamaan dan kegotong royongan. Dikalangan Birokrasi, Nanang membangun pola kebersamaan dan kegotong royongan. Berkali-kali dia mengingatkan jajarannya untuk menyingkirkan ego sektoral. Baginya, kebersamaan dan kegotong royongan akan mampu menuntaskan semua persoalan yang terjadi. "Yang dirasakan setelah ada kebersamaan adalah hasil yang luar biasa. Ketegangan tidak akan menginspirasi kita untuk menciptakan inovasi," ujar Nanang. Termasuk yang sedang kita lakukan saat ini, dengan kebersamaan, kami dapat membangun ruang terbuka hijau di GOR Way Handak, Kalianda, dengan tidak menggunakan dana APBD. Membangun Agrowisata serta Agrowisata Edukasi di lahan sekitar 2 hektar lebih di area Rumah Dinas," tambah Nanang. "Saat ini, kami pun akan memanfaatkan lahan tidur milik kami untuk dikembangkan menjadi kebun pembenihan (nursery) untuk tanaman perkebunan,"tambah Nanang lagi. Disinggung mengenai penanganan Covid-19 di Lampung Selatan, Nanang Ermanto kembali menjelaskan semangat tak kenal lelah serta kekompakan berbagai elemen merupakan kunci utama yang membuat Lampung Selatan Nol Kasus Covid-19 sejak 12 Juni hingga sekarang. "Kami kompak. TNI, Polri, DPRD serta Forkopimda lainnya kompak. Penanganan Covid-19 dilakukan secara bersama mulai dari tim Gugus Tugas Desa hingga Tim Gugus Tugas Kabupaten," jelas Nanang. "Nol kasus Covid-19 sejak 12 Juni 2020 merupakan kerja keras semua pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada tim Gugus Tugas dari mulai tingkat Dusun hingga tingkat Kabupaten," imbuhnya. Memasuki session ketiga atau session akhir, perbincangan lebih mengarah pada tema politik seputar Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Nanang menjelaskan, pengalamannya selama hampir dua tahun yang di ibaratkan menakhodai kapal yang nyaris tenggelam hingga akhirnya mampu berlabuh dengan selamat, menjadikannya modal untuk maju mengikuti kontestasi yang akan dihelat di 270 Daerah di Indonesia secara serentak pada 9 Desember 2020. "Semoga semuanya berjalan lancar. Pesta Demokrasi tidak menjadikan perpecahan pada masyarakat Lampung Selatan," tutup Nanang yang kemudian acara dilanjutkan dengan membubuhkan tanda tangan pada banner "Ngopi Bareng Bang Aca" yang terpasang pada dinding sebagai background bincang santai. (Kominfo). [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Minta Dukungan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, Nanang Ermanto Akan Bangun Nursery Perkebunan di Ibukota

KALIANDA, Diskominfo Lamsel – Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudin beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Lampung Selatan, Jumat (19/6/2020). Kedatangan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung I itu diterima Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Thamrin serta jajaran. Adapun kunjungan kerja Sudin kali ini untuk melihat secara langsung lokasi lahan yang akan dikembangkan menjadi kebun pembenihan (Nursery) tanaman perkebunan. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan, Bibit Purwanto mengatakan, pembangunan Nursery merupakan langkah penting dalam upaya penyediaan benih unggul di sejumlah kawasan sentra pembangunan perkebunan. Ia menyatakan, Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi yang sangat cocok dibidang perkebunan. Selain masyarakatnya sangat berminat dalam upaya budidaya perkebunan, serta didukung dengan ketersediaan benih unggul yang berkualitas.   “Ini semua memerlukan sarana pendukung. Untuk itu Pak Bupati meminta dukungan Komisi IV yang ruang lingkup tugasnya membidangi pertanian untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana pembangunan kebun benih tanaman perkebunan,” kata Bibit kepada tim ini. Adapun rencana lokasi Nursery ini terletak di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda. Tepatnya di belakang Stadion Jati Kalianda yang merupakan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan sekitar 6 Hektar. “Nantinya akan dikembangankan pembenihan bibit kelapa, cengkeh, alpukat dan lainnya sesuai dengan potensi Lampung Selatan. Saat ini kita juga sudah memiliki kebun sumber benih kelapa kopyor seluas 5 Hektar,” ungkap mantan Camat Sragi ini. Diketahui, Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki tiga kebun sumber benih yang telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pertanian sebagai sumber benih nasional maupun unggul lokal. Keputusan Menteri Pertanian untuk ketiga kebun sumber benih tersebut yakni : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 36/KPTS/KB.020/6/2016 tentang Penetapan Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Pala di Kabupaten Lampung Selatan sebagai Kebun Sumber Benih di Provinsi Lampung. 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 37/KPTS/KB.020/7/2017 tentang Penetapan Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa Dalam Kopyor Varietes Kelapa Puan Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan sebagai Kebun Sumber Benih di Provinsi Lampung. 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 228/KPTS/KB.020/12/2017 tentang Penetapan Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Cengkeh di Kabupaten Lampung Selatan sebagai Kebun Sumber Benih di Provinsi Lampung. (az) [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Kadis PMD : 8.260 KK di 87 Desa Sudah Terima BLT-DD Tahap Pertama

KALIANDA, Diskominfo Lamsel – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mencatat sebanyak 87 desa yang tersebar di 17 kecamatan sudah menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap pertama periode April 2020. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lampung Selatan, Rohadian menyebut, 87 desa sudah menyalurkan BLT DD kepada 8.260 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD hingga 19 Juni 2020 dengan dana sebesar Rp.4.956.000.000. “Capaian ini berkat kerja keras pemerintahan desa dan semua elemen yang terlibat. Walaupun penyalurannya agak terlambat, agar dimaklumi oleh semua pihak yang berkompeten terutama KPM BLT DD,” ujar Rohadian melalui keterangan tertulisnya, Jumat (19/6/2020). Terlambatnya proses penyaluran bantuan BLT DD itu kata Rohadian, lantaran pemerintahan desa terkendala dalam melakukan penyusunan data calon penerima manfaat. Seperti diketahui, bantuan sosial dari pemerintah berbagai macam jenis serta sumber pendanaannya. Seperti dari APBN, APBD maupun dari APBDes (Dana Desa). “Pemerintah desa memang sangat berhati-hati, agar tidak terjadi tumpang tindih atau double bantuan. Jangan sampai ada yang masuk kriteria tapi tidak terakomodir. Bahkan sudah didata tetapi tertinggal mencatatnya untuk dimasukkan kedalam usulan,” ungkap Rohadian. Lebih lanjut dijelaskan, dalam kasus tertentu tidak sedikit pemerintahan desa yang menarik kembali data calon penerima BLT DD yang telah dikirim ke Dinas PMD untuk dilakukan perbaikan sebelum data tersebut dikirm ke BRI Unit. “Semula ada warga yang sudah diusulkan Dinas Sosial melalui Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tapi mengalami kesulitan penginputan karena tertolak oleh system. Maka dilakukan musyawarah Kembali ditingkat desa untuk mengakomodir calon KPM tersebut agar dimasukkan dalam usulan BLT DD,” terangnya. Dari contoh-contoh permasalahan tersebut itulah yang menjadi salah satunya penyebab sedikit terlambatnya proses pengusulan BLT DD hingga berdampak juga pada proses pencairannya. Disamping itu, sedikit terlambatnya proses penyaluran BLT DD adalah terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di BRI Unit untuk mengerjakan pembuatan rekening dan buku tabungan KPM. Karena tidak sebanding dengan ribuan KPM yang harus dilayani. Namun untuk menyiasati permasalahan itu, Dinas PMD telah berkoordinasi dengan pihak BRI Cabang Kalianda untuk mempercepat proses penyalurannya. Langkahnya sebagian rekening KPM dibuat di BRI Pusat (Jakarta) dan sebagian lagi dibuat ditingkat BRI Unit yang ada di desa. “Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi semakin banyaknya penumpukan pekerjaan pembuatan rekening dan buku tabungan di BRI Unit. Sehingga akan menambah lama waktu dalam proses penyelesaian pekerjaan pembuatan rekening tersebut,” katanya. Lebih lanjut ia menyatakan, berkat kerjasama dengan BRI Cabang Lampung Selatan, dirasakan sangat membantu Pemkab Lampung Selatan. Sebab, pihak BRI mengratiskan seluruh biaya mulai dari buka rekening, administrasi, pajak hingga biaya transaksi.  Diketahui, jumlah KPM penerima BLT DD sebanyak 28.328 Kepala Keluarga. Banyaknya jumlah KPM itu langsung disikapi Manajer BRI Cabang Lampung Selatan, Ruston Nawawi dengan menyiasati pembuatan sebagian rekening dilakukan di BRI Pusat. “Dengan upaya ini, kami optimis akhir bulan Juni atau paling lambat minggu pertama bulan Juli, jika tidak ada kendala yang cukup berarti dan kita semua berdoa BLT DD (tahap pertama) bisa tersalurkan 100 persen di 256 desa. Disamping saat ini kita juga sedang mempersiapkan proses pencairan BLT DD tahap kedua (Mei) bagi desa yang sudah siap,” ucap Rohadian. Sebagaimana diketahui, mekanisme penyaluran BLT DD di Kabupaten Lampung Selatan dilaksanakan berdasarkan sejumlah kententuan yang telah ditetapkan. Pertama, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Salah satu perubahan yang mendasar Dana Desa digunakan untuk kegiatan bencana non alam yang berupa Pendemi Corona Virus Disease (COVID-19) untuk kegiatan BLT DD  dengan masa penyaluran 3 bulan sebesar Rp.600.000 per bulan per keluarga dimulai bulan April Tahun 2020 dengan cara pembayaran notunai (cash less). Kedua, Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 Hal Pemberitahuan. Ketiga, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 414.1/1405/V.12/2020 Tanggal 30 April 2020 perihal Pendataan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Dari Dasar tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan kerjasama dengan BRI Cabang Lampung Selatan yang termasuk dalam kelompok Himpunan Bank Negara (HIMBARA) untuk mengakomodir Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Menteri Desa PDTT tersebut diatas untuk menyalurkan BLT DD dengan mekanisme transfer atau nontunai (cash less).  Mekanisme ini dipilih oleh Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan dengan pertimbangan : Mengakomodir regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tersebut di atas.Menghindari terjadinya pemotongan BLT DD sehingga bantuan diterima utuh oleh Keluarga Penerima Manfaat (menghindari terjadinya masalah).Mengugah agar masyarakat kedepan mau menyimpan uang/menabung (menggunakan dana sesuai kebutuhan yang mendesak).Menghindari kerumunan (social distancing) dalam pengambilan dana. Dalam melaksanakan mekanisme penyaluran BLT DD dengan metode transfer atau nontunai (cash less) ada empat elemen pemerintahan yang saling bersinergi : Pemerintahan Desa bersama Relawan COVID-19 melakukan pendataan Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari tingkat RT/RW dengan kriteria (kehilangan mata pencaharian, tidak terdata dan mempunyai keluarga rentan sakit menahun/kronis) serta tidak terdaftar sebagai penerima PKH, BPNT, BST, Kartu Pra Kerja dan bantuan lainnya. Untuk itu pemerintahan desa/kepala desa sangat berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih data.  Selanjutnya data tersebut dibahas dan ditetapkan/disetujui dalam Musyawarah Desa Khusus dan disahkan oleh kepala desa dengan menerbitkan Peraturan Kepala Desa (PERKADES) tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT DD. Kemudian Pemerintah Desa melakukan musyawarah Perubahan Rencana Pembangunan Desa (Perubahan RKPDes dan APBDes).Selanjutnya Pemerintahan Kecamatan (Camat) melakukan pengesahan atas nama Bupati tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT DD. Data tersebut (hasil pengesahan Camat dan PERKADES) diserahkan Kepada Dinas PMD Lampung Selatan sebagai salah satu syarat pencairan Dana Desa.Kemudian data tersebut diatas juga diserahkan kepada BRI Unit wilayah masing-masing desa untuk selanjutnya Pemerintahan Desa membuka Rekening Giro di BRI Unit sebagai penampung Dana BLT DD (untuk menghindari biaya transfer) dan juga membuat rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD. (PMD/KMF) [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Sosialisasikan Tatanan Hidup Baru (New Normal), Tim Dishub Pinta Masyarakat Pasar Ijo Jalani Protokol Kesehatan

MERBAU MATARAM - Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan bersama Uspika Kecamatan Merbau Mataram lakukan sosialisasi dalam rangka menyongsong tatanan hidup baru atau new normal di Pasar Ijo, Kecamatan Merbau Mataram, Jum'at (20-6-2020). Tim Dinas Perhubungan yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Lampung Selatan, Mulyadi Saleh mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat pasar ijo maupun pengguna jalan yang melintas. Dengan menggunakan pengeras suara (toa) Mulyadi menjelaskan kepada masyarakat Pasar Ijo akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Jika kedapatan warga yang tidak menggunakan masker, tim dinas perhubungan langsung memberikan masker sekaligus mensosialisasikan akan pentingnya menjaga protokol kesehatan dalam menyongsong tatanan hidup baru. Namun, Mulyadi Saleh menjelaskan, selama memberikan sosialisasi Protokol Kesehatan di wilayah Merbau Mataram, secara umum masyarakatnya sudah memahami akan pentingnya protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat keluar rumah dan selalu jaga jarak minimal satu meter guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Lebih lanjut Mulyadi menjelaskan, untuk menyongsong tatanan hidup baru atau new normal, sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Sebab, menurut Mulyadi, dari sosialisasi yang pernah dilaksanakan di pasar Suban dan Pasar Talang Jawa, kendati secara umum masyarakatnya telah sadar akan pentingnya menjalani protokol kesehatan, namun menurut Mulyadi, sosialisasi harus terus dilakukan. "Secara umum masyarakat pasar Suban, Talang Jawa, maupun pasar Ijo sudah menerapkan protokol kesehatan. Hanya beberapa orang saja yang kami dapati tidak menggunakan masker," jelas Mulyadi. "Pedagang, pembeli maupun pengguna jalan yang kedapatan tidak menggunakan masker, langsung kita kasih masker sekaligus kita jelaskan pentingnya menjalani protokol kesehatan," jelas Mulyadi lagi. Sementara itu, ditempat berbeda, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lampung Selatan yang juga sebagai Kepala Dinas Kesehatan, dr. Jimmy Banggas Hutapea, MARS dalam keterangan resminya menyebutkan, sejak Jum'at (12-6-2020) tidak ada lagi pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Lampung Selatan. Dari 16 pasien terkonfirmasi positif Covid-19, 15 (lima belas) diantaranya dinyatakan sembuh dan satu orang meninggal dunia. Oleh karenanya, lanjut Jimmy, dalam menyongsong tatanan hidup baru atau new normal, semua masyarakat harus taat dan patuh menjalani protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, sehingga ketika Kabupaten Lampung Selatan menerapkan new normal, semuanya sudah terbiasa. "Alhamdulillah, sejak Jum'at (12-6-2020) hingga hari ini, Jum'at (19-6-2020) tidak ada pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Lampung Selatan," jelas Jimmy. "Kita harus pertahankan itu dengan cara menjalani pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta selalu menjalani protokol kesehatan, seperti rajin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, gunakan masker saat keluar rumah, serta jaga jarak minimal satu meter," tutup Jimmy. (Kominfo). [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Isi Kekosongan Jabatan, Nanang Ermanto Lantik 15 Pejabat Eselon III dan IV

KALIANDA, Diskominfo Lamsel – Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto melantik dan mengambil sumpah 15 orang pejabat administrator (eselon III) dan pejabat pengawas (eselon IV) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan. Pelantikan yang dilakukan sesuai protokol pencegahan COVID-19 itu, dilaksanakan di Aula Sebuku, rumah dinas bupati setempat, pada Kamis (18/6/2020) sore. Dalam arahannya, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto mengatakan, pelantikan merupakan hal yang biasa yang menjadi kebutuhan organisasi. Ia menyampaikan pelantikan tersebut dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Ini (pelantikan) pertama kali setelah saya definitif. Hal biasa, hanya untuk mengisi kekosongan. Jangan sampai ada pelayanan kepada masyarakat terganggu karena kekosongan jabatan. Karena kita ini adalah pelayanan masyarakat,” ujar Nanang. Nanang menyatakan, pelantikan tersebut telah melalui proses sesuai prosedur dan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Ia juga menegaskan pelantikan tersebut steril dari kepentingan politik dan murni untuk mengisi jabatan yang kosong. “Semua sudah melalui proses dan mendapat persetujuan menteri. Bukan karena mau Pilkada. Kalau mengikuti kepentingan, bisa saja saya rombak total. Tapi saya masih percaya, bapak ibu bisa menjaga loyalitas dan memiliki kinerja yang baik,” tandasnya. Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan pejabat eselon III dan IV. Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lampung Selatan, Puji Sukanto menjelasakan, pelantikan 14 pejabat eselon III dan 1 pejabat eselon IV dilaksanakan berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 821/2698/SJ tanggal 2 April 2020. Ia menyebut, surat itu perihal Persetujuan Pengukuhan, Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. “Izin pelantikan tersebut juga tidak terlepas dari rekomendasi yang dikirimkan Gubernur Lampung kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat dengan Nomor : 800/305/VI.04/2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal Persetujuan Penataan Jabatan Administrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Puji ditemui usai acara pelantikan. Disinggung mengenai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 yang melarang kepala daerah melakukan penggantian jabatan menjelang Pilkada Serentak 2020, Puji mengamini hal tersebut. Meski demikian, ia menuturkan, ada klausal yang dipakai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan izin secara selektif terhadap kepala daerah yang ingin melakukan penggantian jabatan menjelang Pilkada Serentak Tahun 2020. Klausal itu kata dia, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dimana berdasarkan Pasal 71 ayat (2) disebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri. “Memang enam bulan sebelum penetapan pasangan calon tidak boleh dilakukan rotasi mutasi. Yang boleh hanya untuk mengisi kekosongan. Itu pun harus mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri. Dan izin pelantikan ini sudah terbit,” terang Puji. Sementara itu, selain melantik 15 pejabat eselon III dan IV, pada kesempatan itu Bupati Lampung Selatan juga menyerahkan Surat Perintah Tugas kepada 6 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas Pejabat Eselon III. (az) Daftar nama pelantikan selengkapnya, download link berikut : Daftar nama pejabat yang dilantik, download : disini Daftar nama penerima Surat Perintah Tugas, download : disini [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Didampingi Kejaksaan, Gugus Tugas COVID-19 Lampung Selatan Jamin Pengadaan Barang Transparan dan Akuntabel

KALIANDA, Diskominfo Lamsel – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memastikan proses pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-19 transparan dan akuntabel. Untuk menjamin hal itu, Pemkab Lampung Selatan telah melibatkan pendampingan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan terkait pengadaan barang dan jasa dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tim dari Kejari Lampung Selatan yang terdiri dari Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, Muhammad Ikbal Hadjarati, SH, MH dan Jaksa Fungsional, Muhammad Assarofi, SH mendatangi langsung Posko Gugus Tugas COVID-19, di Aula Sebuku, rumah dinas bupati setempat, pada Rabu (17/6/2020). Kunjungan tim dari Kejari Lampung Selatan itu guna melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang baru dibeli oleh Pemkab Lampung Selatan seperti hand sanitizer sebanyak 300 jeriken, disinfektan 300 galon, ember 3.000 buah serta sabun cair cuci tangan sebanyak 300 jeriken. Adapun, dalam melakukan pemeriksaan, tim Kejari Lampung Selatan didampingi oleh Inspektur Kabupaten, Joko Sapta Prihandaya, Kasat Pol PP dan Damkar Heri Bastian, Koordinator Logistik Gugus Tugas COVID-19 yang juga Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan M. Darmawan. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejari Lampung Selatan, Muhammad Ikbal menjelaskan, kedatangannya ke Posko Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang dibelanjakan sebelum di distribusikan ke masyarakat. "Sebelum didistribusikan, kami lakukan pengecekan terhadap barang-barang yang baru saja dibeli. Apakah spek, prosedur dan kualitas barang yang dibelanjakan ini telah sesuai dengan yang ditentukan," tegas Ikbal usai memeriksa barang-barang tersebut. Dari hasil pemeriksaan, keempat jenis barang yang dibeli Pemkab Lampung Selatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, Ikbal berpesan agar seluruh barang yang telah tersedia untuk segera di distribusikan ke masyarakat. "Harus segera didistribusikan ke masyarakat. Karena ini kan untuk kepentingan masyarakat agar dapat segera difungsikan dan dimanfaatkan," tandasnya. Sementara itu, Koordinator Bidang Logistik Gugus Tugas COVID-19 Lampung Selatan, M. Darmawan menyatakan, pihaknya akan mendistribusikan barang-barang yang telah tersedia untuk penanganan COVID-19. Itu setelah tim pendamping dari Kejaksaan memastikan semua barang yang dibeli sesuai dengan ketentuan yang ada. "Secepatnya akan kami distribusikan ke kecamatan dan desa-desa. Masing-masing desa akan mendapatkan 10 ember cuci tangan, satu galon disinfektan, 10 jeriken hand sanitizer dan 10 jeriken sabun cair untuk cuci tangan," jelas Darmawan. (Kmf) [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

BPS Lampung Selatan Canangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

KALIANDA, Diskominfo Lamsel - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Selatan mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Rabu (17/6/2020). Pencanangan yang dilaksanakan secara serentak oleh BPS kabupaten/kota se-Provinsi Lampung itu berlangsung secara virtual di masing-masing kantor BPS. Di Kabupaten Lampung Selatan, Kepala BPS Tri Kuntjoro mengikuti acara tersebut melalui video conference di ruang kerjanya. Sementara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Supriyanto bersama sejumlah pejabat dilingkup Pemkab Lampung Selatan mengikuti secara virtual di Aula Rajabasa, kantor bupati setempat. Dalam kesempatan itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Supriyanto mengatakan, penyajian data yang akuntable sangat penting sebagai bahan rujukan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil pemerintah. Menurut Supriyanto, data adalah hulu dari suatu rencana program atau kegiatan. Dimana hilirnya adalah lahirnya suatu kebijakan. “Untuk itu atas nama pemerintah, kami sampaikan terima kasih kepada BPS yang selama ini telah bekerja keras dengan keterbatasan  sumber daya yang ada, tetapi tetap dapat menyajikan data yang valid dan akurat,” kata Supriyanto dalam testimoni singkatnya. Terpisah, dalam sambutan yang disampaikan secara virtual, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menyampaikan, bahwa pencanangan tersebut merupakan wujud nyata dari reformasi birokrasi pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Selain itu, juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  Lebih lanjut Nanang menyampaikan, reformasi birokrasi yang menjadi komitmen seluruh institusi beserta aparatur pemerintah dan pelayanan publik dapat dinilai dari seberapa besar perubahan mendasar yang dilakukan secara bertahap. “Dengan demikian diharapkan mampu membentuk karakter aparatur birokrasi secara pribadi maupun kelembagaan. Yang pada akhirnya dampak positif dari perubahan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Nanang. Menurut Nanang, pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM dapat dimulai dengan upaya strategis dengan membangun karakter aparatur dan organisasi yang beretika dan profesional. Dengan demikian, setiap institusi dan aparaturnya diharapakn memiliki akuntabilitas dan kualitas kinerja yang semakin baik. Sehingga harapan publik terhadap pelayanan yang berkualitas dapat terwujud. “Setelah pencanangan ini, saya harapkan BPS Kabupaten Lampung Selatan harus dapat menyiapkan rencana aksi yang konkret. Karena ini merupakan upaya penting yang mencerminkan tekad dan komitmen kita bersama untuk menjadikan BPS menjadi zona yang berintegritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani,” imbuh Nanang. Pada kesempatan itu, Nanang Ermanto juga mengajak kepada semua pihak untuk memberikan dukungan penuh terhadap pencanangan pembangunan zona integritas di BPS Kabupaten Lampung Selatan. “Sehingga BPS Kabupaten Lampung Selatan ke depannya dapat mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani,” pungkasnya. (kmf) [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Keren, BPBD Lampung Selatan Miliki Sistem Penerima Peringatan Gempa dan Tsunami

KALIANDA, Diskominfo Lamsel – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kini memiliki sistem penerima peringatan atau disebut Warning Receiver System (WRS) yang merupakan alat diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Alat tersebut merupakan bantuan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pusat dan ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan. Selain memilik fitur Web-GIS, yang dapat menampilkan pesan info gempa dan peringatan tsunami, aplikasi WRS juga memiliki fitur info BMKG seperti cuaca dan iklim. Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto sangat mengapresiasi bantuan dari BMKG pusat itu. Karena menurutnya, alat tersebut sangat bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya gempa bumi di daerah dan membantu masyarakat terutama yang berdomisili di wilayah pesisir. “Ini (alat) bisa membantu memantau situasi di Lampung Selatan. Apalagi saat ini cuaca sedang ekstrim. Kita fokus untuk memantau prakiraan cuaca, jadi bisa mendeteksi bila terjadi bencana banjir,” ujar Nanang disela-sela memantau alat tersebut, Selasa (16/6/2020). Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto sedang menerima penjelasan dari operator tentang cara kerja aplikasi Warning Receiver System. Sementara itu, Eko, selaku teknisi sekaligus operator yang ditunjuk BMKG menjelaskan, WRS merupakan sistem aplikasi diseminasi berbasis komputer yang digunakan untuk menerima informasi yang dikirimkan dari WRS Server yakni BMKG pusat kepada lembaga perantara. Dia mengatakan, fungsi WRS lebih kepada menerima informasi dan memberitahu situasi wilayah yang sudah terpasang alat pendeteksi berdasarkan sensor yang masuk ke BMKG pusat. “Jadi begitu ada event, contohnya gempa, sensor itu mengirim data ke BMKG pusat. Dari (BMKG) sana langsung di broadcast ke tempat-tempat yang sudah terpasang Warning Receiver System ini. Dimana gempanya, seberapa besar bisa langsung dilihat,” terang Eko. Lebih lanjut Eko menjelaskan, pemasangan alat WRS juga akan membantu kesiapan masyarakat dengan adanya peringatan dari alat deteksi bencana. Sementara, di Provinsi Lampung sendiri, alat WRS hanya terpasang di 10 titik. “Di Lampung kita ada 10 titik. Yang sudah terpasang saat ini di Pesawaran, SAR Lampung di Bakauheni, BPBD Lampung Selatan, dan Kahai Beach. Sisanya belum terpasang karena perangkatnya masih dalam perjalanan,” pungkasnya. (az) [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

TP PKK Se-Provinsi Lampung Lakukan Halal Bil Halal Secara Virtual

KALIANDA - Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga (PKK) Kabupaten Lampung Selatan hadiri Halal Bihalal PKK Provinsi Lampung, Selasa (16/6/2020). Halal Bihalal TP PKK se-Provinsi Lampung yang dibuka oleh Ketua TP PKK Provinsi Lampung Hj. Riana Sari Arinal tersebut digelar melalui Video Conference (Vicon) tersebut diikuti oleh seluruh TP PKK Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Hadir pada kesempatan ini Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Selatan Yani Thamrin, Sekretaris PKK Eka Riantinawati dan para Pengurus PKK Kabupaten Lampung Selatan lainnya. Halal Bihalal yang dibuka dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor : G/92/V.09/HK/2020 tentang Penetapan Pemenang Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga - Kependidikan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga - Kesehatan (Kesrak PKK-KKBPK--Kes) Provinsi Lampung Tahun 2019/2020. Adapun Kabupaten Selatan meraih meraih Peringkat I Kategori Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Peringkat II Kategori Kesrak PKK-KKBPK-Kes, Peringkatnya II Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) 2019/2020 yang diraih Desa Taman Agung Kecamatan Kalianda. Dalam silaturahminya Ketua TP PKK Provinsi Lampung Hj. Riana Sari Arinal dan jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H, selain itu Ketua TP PKK yang juga selaku Penasehat Ketua DWP Kabupaten Lampung Selatan dan jajajrannya juga mengucapkan hal yang sama. "Saya Ketua Tim Penggerak PKK dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Selatan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1441H, ditengah Pandemi COVID 19, Minah Aidin Walfaidzin", kata Winarni. "Ditengah Pandemi COVID 19 ini tetap perhatikan Protokol Kesehatan, jaga jarak fisik, tetap dirumah saja dan keluar rumah hanya saat dibutuhkan, cuci tangan pakai sabun dan tetap gunakan masker" lanjut Winarni. Winarni juga mengatakan TP PKK Kabupaten Lampung Selatan siap melaksanakan seluruh Program PKK Nasional dan Provinsi Lampung, "kami TP PKK mulai dari Tingkat Desa hingga Tingkat Kabupaten Lampung Selatan siap mendukung dan mensukseskan Program TP PKK Nasional dan Program TP PKK Provinsi Lampung" ujar Winarni. [..]

Dibuat oleh : A