Berita

gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Perkenalkan Kerajinan Kain Tapis Khas Lampung, Bunda Winarni Hadiri Ramah-Tamah Antar Ketua Dekranasda Se-Provinsi Lampung

BANDAR LAMPUNG - Ketua Dekranasda Lamsel, Hj. Winarni Nanang Ermanto hadiri acara silaturahmi dan ramah-tamah antar Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, Selasa (26/10/2021) di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung. Adapun tujuan diadakannya kegiatan itu yakni untuk memperkenalkan kerajinan kain tapis khas daerah lampung kepada Perancang Busana Asha Smara Darra (Oscar Lawalata). Saat itu, Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal secara langsung memperkenalkan selendang tapis khas lampung dari pesisir barat dengan motif bunga-bunga kepada perancang busana yang telah mendunia itu. "Saya suka dengan selendang ini, ini dari pesisir barat. Disini juga ada banyak motif kain tapis khas lampung lainnya, Saya harap Pak Asha bisa merancang dan memperkenalkan kain-kain tapis khas lampung ini dimata dunia," Harapnya. Terlihat, Acara yang berlangsung santai dan kekeluargaan itu, dibarengi dengan santap malam bersama yang diringi oleh permainan Gitar Tunggal Kesenian Lampung sehingga membuat suasana lebih akrab. (Kmf) [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

TP PKK Kabupaten Lampung Selatan Raih Juara 2 Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi Lampung

BANDAR LAMPUNG, Diskominfo Lamsel - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lampung Selatan meraih juara dua pada ajang lomba cipta menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) tingkat Provinsi Provinsi Lampung tahun 2021. Penghargaan berupa trophy dan uang pembinaan diserahkan Wakil Ketua I TP PKK Provinsi Lampung Mami Yani Fahrizal kepada Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto di PKK Agropark Lampung, Sabah Balau, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (26/10/2021). Sementara, pada lomba cipta menu B2SA 2021 kali ini, juara 1 berhasil diraih oleh Kota Metro dan juara 3 diraih Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-41 ini, diikuti TP PKK dari 15 kabupaten/kota se Provinsi Lampung.  Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto menyampaikan kebanggaanya dan mengapresiasi atas prestasi yang diraih PKK Lampung Selatan. "Terima kasih atas kerja keras ibu-ibu (TP PKK) semua. Ini merupakan raihan yang patut kita banggakan. Saya berharap menu sehat ini bisa dijadikan contoh untuk masyarakat dalam menyiapkan menu makan sehari-hari," ujar Winarni usai menerima penghargaan. Winarni berharap, kader PKK di Kabupaten Lampung Selatan terus mengembangkan kreatifitas dan inovasi untuk membuat menu masakan terbaru yang sehat dan bergizi. "Semoga dengan diraihnya penghargaan ini, menu B2SA yang kita lombakan bisa disosialisasikan ke masyarakat. Sehingga kedepannya dapat membantu dalam penuntasan stunting di wilayah Lampung Selatan," kata Winarni. Adapun, dalam lomba B2SA kali ini, TP PKK Kabupaten Lampung Selatan menyajikan 2 menu B2SA kategori anak dan dewasa.  Untuk kategori anak menu yang disajikan yakni Basing (Bakmie Singkong), Lapis Ikan, Scusav (Scutel Sayuran), dan Jus Kemang.  Sedangkan untuk kategori dewasa, menu yang disajikan diantaranya, Gukatang (Gulai Ikan Kulit Tangkil), RoTaYam (Rolade Tahu Ayam), CALAKUSA (Cah Labu Kuning Sayuran), Sirup Bunga Telang dan Sirup Bunga Rosela. (Kmf) [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Peringati Hari Pangan Sedunia Ke 41, Bunda Winarni Hadiri Lomba Cipta Menu B2SA

Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan Hadiri Lomba Cipta Menu B2SA 2021 BANDAR LAMPUNG - Peringati Hari Pangan Sedunia Ke-41 Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan, Hj. Winarni Nanang Ermanto menghadiri acara Lomba Cipta Menu B2SA Tahun 2021, Selasa (26/10/2021) di Kebun PKK Agropark Lampung Cipta Lomba Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung. Selain Lomba Cipta Menu, diselenggarakan juga Bazar UMKM Se Provinsi Lampung. Lomba Cipta Menu dan Bazar ini di ikuti oleh TP PKK dan UMKM semua Kabupaten se Provinsi Lampung. Kegiatan ini dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Lampung yang diwakilkan oleh Mami Yani Fahrizal yang juga sebagai Wakil Ketua 1 TP PKK Provinsi Lampung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura Prov Lampung Bapak Kusnardi dan ketua TP PKK seluruh Kabupaten se Provinsi Lampung. Ir. Ida Rahmawati Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Provinsi Lampung yang juga selaku Ketua Pelaksana kegiatan menyampaikan Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah memunculkan Keratifitas masyarakat dalam mengolah bahan pangan selain beras, menciptakan menu keluarga yang beragam, menggerakkan ekonomi masayarakat guna menciptakan masyarakat aktif produktif, meningkatkan ekonomi dari olahan pangan dari masing - masing UMKM agar bisa lebih mandiri. Makanan yang dilombakan merupakan menu makan untuk 1 keluarga terdiri dari menu Anak dan Dewasa. Setibanya di Lokasi Lomba, Ibu Hj. Winarni Nanang Ermanto langsung mengunjungi Stand Lomba dan Stand Bazar UMKM milik Kabupaten Lampung Selatan. Ir. Kusnardi dalam sambutannya menyampaikan bahan pangan tidak hanya nasi, namun bisa diganti dengan bahan pangan karbohidrat yang lain. Terkait Stunting kusnadi menyampaikan, kasus Stunting bukan hanya segi ketidakmampuan ekonomi, namun minimnya pengetahuan tentang makanan bergizi dan seimbang. "Mesikpun makanan sehat bergizi seimbang dan aman, namun jangan lupa tampilan juga dikembangkan agar menarik dikonsumsi oleh anak - anak," Kata Kusnadi. Dalam Sambutan Ibu Arinal yang diwakilkan mami Yani Fahrizal menyampaikan,Lampung sebagai sentra padi dan jagung, harusnya mampu mengolah pangan utama non beras. Berupa ubi kayu, singkong, talas, pisang. Dapat diolah menjadi makanan yang bergizi dan seimbang. Menurutnya penyebab kasus Stunting yang terjadi saat ini adalah akibat dari kurangnya asupan Gizi mulai dari masa kandungan. Untuk mengatasi ini, saya menghimbau hasil dari lomba hari ini dapat di sosialisasikan ke pada masyarakat untuk bisa dijadikan menu makanan sehat sehari - hari. Tim juri yang menilai Lomba Cipta Menu B2SA ini antara lain, Perwakilan Ketua TP PKK Provinsi Lampung (Ibu Riana Sari Arinal), Dosen Fak. Pertanian UNILA (Ir. Suliawati. MS), ketua ICA (Indonesian Chef Asosiation) Lampung (Ibu. Susanti SE. MM), perwakilan Dinas Kesehatan Prov Lampung (Novi Franika SKM. M. KES), Bunda Winarni juga menyempatkan berkeliling mengunjungi Stand Bazar UMKM milik Kabupaten lainnya yang hadir dalam acara ini. Setelah mendapatkan hasil penilaian dari team Juri, Dosen Fakultas Pertanian UNILA membacakan Hasil lomba. (Fn) Juara 1 kategori Lomba Cipta Menu B2SA diraih oleh Kabupaten Kota Metro, selanjutnya Juara 2 dan 3 di raih oleh Kabupaten Lampung Selatan dan Tulang Bawang Serta Juara Harapan 1,2 dan 3 diraih olehKabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah dan Lampung Utara. Dibacakan juga hasil dari Lomba Bazar UMKM dengan urutan juara 1,2 dan 3 Kabupaten Mesuji, Lampung Barat dan Way Kanan. Para juara dari lomba ini diberikan Trophy penghargaan dan Uang Binaan yang diserahkan Oleh Mami Yani Fahrizal. Tidak Lupa Mami Yani mengucapkan selamat kepada para TP PKK Kabupaten yang mendapatkan penghargaan. Selaian itu mami Yani berpesan agar terus berkarya dan melakukan inovasi demi masyarakat Lampung yang lebih sehat. (Fn) [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Pemkab Lampung Selatan Ikuti Webinar Penanggulangan Kemiskinan Secara Virtual

KALIANDA, Diskominfo Lamsel - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengikuti seminar secara daring (webinar) tentang Penanggulangan Kemiskinan yang diadakan Bappeda Provinsi Lampung. Hadir dalam acara itu, Wakil Gubernur Provinsi Lampung Chusnunia Chalim serta Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung. Sementara dari Kabupaten Lampung Selatan, kegiatan itu diikuti jajaran Pemkab Lampung dari Aula Rajabasa, kantor bupati Lampung Selatan, Selasa (26/10/2021). Webinar yang diselenggarakan secara virtual itu mengangkat tema Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Menjadi Jembatan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Provinsi Lampung. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Chusnunia Chalim menyampaikan kondisi kemiskinan di Provinsi Lampung masih harus menjadi perhatian, meskipun mengalami grade penurunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. "Dimana tingkat kemiskinan dari 13,04% pada tahun 2017 menjadi 12,3% ditahun 2019. Akan tetapi masih cukup tinggi dari rata-rata nasional 10,12% tahun 2017 menjadi 9,22," kata Nunik sapaan Wakil Gubernur Lampung. Nunik juga menjelaskan, bahwa kemungkinan angka tersebut akan mengalami peningkatan kembali diperiode berikut akibat adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) baik di level 1,2 dan 3. "Secara langsung maupun tidak langsung itu akan mempengaruhi sektor ekonomi kita dan tentunya ini akan berdampak pada angka kemiskinan akibat pandemi covid-19," ujarnya. Seperti diketahui, Provinsi Lampung menempati urutan ke 4 di Pulau Sumatera dengan penduduk miskin setelah Aceh, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. "Dengan rincian Kabupaten Pesawaran 15,75%, Lampung Timur 14,2%, Pesisir Barat 15,29%, dan Lampung Selatan 14,08%, serta Lampung Barat 12,52%," ungkapnya. Penurunan angka kemiskinan merupakan prioritas kerja pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menjadi target utama dalam pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Lampung. "Artinya penurunan kemiskinan adalah tanggungjawab bersama tidak hanya provinsi namun juga tanggungjawab kabupaten/kota se-Provinsi Lampung serta stakeholder terkait," katanya. Diakhir sambutannya Nunik berharap SLRT di Provinsi Lampung dapat maksimal keberadaannya dan dapat menjadi jembatan memaksimalkan target penurunan angka kemiskinan se-Provinsi Lampung. (lmhr) [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

H-2 Pilkades Serentak, Nanang Minta Tiap Desa Diawasi Tim Satgas Covid-19 Kecamatan

KALIANDA, Diskominfo Lamsel - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 17 kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan akan berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2021 mendatang.  Pelaksanaan Pilkades serentak pada masa pandemi dikhawatirkan akan menimbulkan kasus Covid-19 baru, apabila dalam pelaksanaannya masyarakat masih lalai dalam menerapkan protokol kesehatan 5M.  Oleh karena itu, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto meminta agar tim Satgas Covid-19 tingkat kecamatan ikut serta memantau pelaksanaan Pilkades di masing-masing wilayahnya.  Hal ini dilakukan guna memastikan tidak ada kerumunan serta disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Sehingga, pelaksanaan Pilkades tidak menimbulkan klaster Covid-19.  Hal itu diungkapkan bupati Nanang pada rapat koordinasi Satgas Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan di Aula Sebuku, rumah dinas bupati setempat, Selasa (26/10/2021).  "Pilkades ini tanggal 28 Oktober, kemarin sudah dilaksanakan simulasi di Polres, terus ada deklarasi damai. Nah, ini tinggal menghitung hari. Saya minta nanti dengan pak sekda, agar tim setiap kecamatan turun," kata Nanang. Nanang menuturkan, nantinya tim Satgas Covid-19 tingkat kecamatan akan dibagi sesuai dengan jumlah desa yang melaksanakan Pilkades pada masing-masing wilayah.  Kemudian, dalam setiap tim harus dilengkapi dengan anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP). Sehingga, dapat meminimalisir terjadinya kerumunan masyarakat pada pelaksanaan Pilkades.  "Untuk memastikan agar tidak ada kerumunan, nah ini tugas Sat Pol PP. Jadi ini nanti Sat Pol PP juga dibagi. Misalkan, di Kalianda ada 12 desa, tim yang di Kalianda ada 4 orang, berarti 1 orang ini bertugas di 3 desa," imbuhnya.  Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Joniansyah mengatakan, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, pelaksanaan rapid test antigen Covid-19 untuk penyelenggara maupun peserta Pilkades akan dilakukan sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.  Oleh karena itu, dia meminta agar pada hari pelaksanaan, seluruh pihak yang akan melakukan rapid test antigen Covid-19 sudah siap dan telah hadir pada tempat yang telah ditentukan.  "Pelaksanaan rapid test antigen Pilkades akan kami laksanakan pada H-1. Jadi mohon bantuannya untuk menyiapkan seluruh pantia dan saksi yang ada di masing-masing  desa. Tim kami akan turun dan akan melakukan rapid test antigen," tandasnya. (ptm) Penulis : Putri Maisuri Lohentia [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Kejar Herd Immunity, Nanang Pinta Satgas Genjot Vaksinasi di Lampung Selatan

KALIANDA, Diskominfo Lamsel - Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto meminta kepada seluruh tim Satgas Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan agar lebih serius dalam menangani persoalan vaksinasi bagi masyarakat umum maupun lansia di wilayahnya.  Hal itu disampaikan Nanang pada rapat koordinasi Satgas Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan di Aula Sebuku, rumah dinas bupati setempat, Selasa (26/10/2021).  Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengatakan, sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), guna mencapai herd immunity capaian vaksinasi pada suatu wilayah harus mencapai 70 persen.  Menurut Nanang, apabila herd immunity di Kabupaten Lampung Selatan telah tercapai, pertumbuhan ekonomi perlahan akan kembali tumbuh. Hal tersebut seiring dengan kembali normalnya pergerakan pada masyarakat.  "Walaupun saat ini Lampung Selatan bisa mempertahankan level 2, kita harus terus agar mencapai 100 persen. Untuk mencapai itu, dubutuhkan tim yang tetap solid, tetap kerja untuk mengatasi persoalan bangsa ini. Ini persoalan besar, karena berkaitan dengan peetumbuhan ekonomi," ujarnya.  Oleh karena itu kata Nanang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan akan terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi pada masyarakat umum usia 12 tahun hingga 59 tahun dan lansia usia 60 tahun keatas.  Dimana hingga saat ini, vaksinasi di Lampung Selatan bagi masyarakat umum untuk dosis pertama baru mencapai 58,79 persen dan dosis kedua 15,32 persen. Sedangkan, untuk lansia dosis pertama sebanyak 41,69 persen dan dosis kedua sebanyak 7,31 persen.  "Untuk mencapai 70 persen (herd immunity), kita masih kekurangan. Karena masih banyak masyarakat yang belum divaksin. Nah tadi, ketika situasi seperti ini, masyarakat sudah menginginkan suatu kegiatan-kegiatan normal," kata Nanang.  Kekurangan capaian vaksinasi itu, lanjut Nanang, menjadi tanggungjawab dari seluruh stakeholder terkait, terutama dalam menyosialiasikan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat umum.  Kemudian, untuk mencapai target herd immunity diperlukan kesadaran dari masing-masing individu akan pentingnya vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan Covid-19.  "Kuncinya ada dikita semua, untuk menyosialisasikan hal-hal ini. Karena ini tanggungjawab kita. Seandainya capaian vaksin ini tidak bisa kita atasi, yang rugi kita juga. Melambatnya aktivitas kita," ucapnya. Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Joniansyah mengatakan, bahwa timnya menargetkan pada bulan November 2021 mendatang Lampung Selatan berada pada PPKM level 1 dari Level 2 saat ini. "Level 1 itu syaratnya adalah 70 persen untuk dosis satu dan 60 persen untuk lansia. Saya optimis bisa tercapai pada bulan November ini dengan catatan vaksin tersedia," katanya.  Namun demikian, Joniansyah mengaku masih merasa terkendala pada vaksinasi untuk lansia. Oleh karena itu, dirinya meminta agar para camat turut membantu mengumpulkan lansia di wilayahnya untuk dilakukan divaksinasi. "Pengalaman kita ini kemarin lansia sangat sulit, kita sudah laksanakan dengan segala hal. Kita juga sudah door to door, memang banyak hal terkait dengan lansia ini yang menjadi hambatan kita," tutupnya. (ptm) Penulis : Putri Maisuri Lohentia [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

15 Orang Pejabat Eselon II Pemkab Lampung Selatan Ikut Uji Kompetensi, Ini Daftarnya Pesertanya

BANDAR LAMPUNG, Diskominfo Lamsel - Sebanyak 15 orang pejabat eselon II di Kabupaten Lampung Selatan mengikuti uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan. Uji kesesuaian jabatan itu diikuti, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Akar Wibowo, S.H., Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Supriyanto, S.Sos., M.M., Kepala Dinas Sosial Dulkahar, A.P., M.Si., Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Eka Riantinawati, S.KM., M.Kes., dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs. Rohadian. Lalu, Kepala Dinas Perhubungan Ir. Mulyadi Saleh, M.M., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika M. Sefri Masdian, S.Sos., Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Martoni Sani, S.Sos., M.H., Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ir. Rini Ariasih, M.M., dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan drh. Arsyad. Kemudian, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Yusri, S.E., M.M., Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Drs. Wahidin Amin, M.Si., Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Dra. Intji Indriati, M.H., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Thomas Amrico, S.STP., M.H., serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Drs. M. Darmawan, M.M. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Lampung Selatan, Puji Sukanto, S.E., M.M. mengatakan, saat ini terjadi kekosongan jabatan definitif di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Dimana kata Puji Sukanto, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, sesuai ketentuan harus dilakukan uji kompetensi dan dibentuk Panitia Seleksi (Pansel). "Iya, hari ini kita melakukan uji kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Ada 15 orang yang ikut," terang Puji sapaan akrab Kepala BKD Lampung Selatan kepada Diskominfo Lamsel di Hotel Horison, Bandar Lampung, tempat dilaksanakannya uji kompetensi tersebut, Selasa (26/10/2021). Lebih lanjut Puji menjelaskan, pelaksanaan uji kompetensi JPTP itu dilakukan berdasarkan Pasal 131 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 dan Pasal 132 PP Nomor 17 Tahun 2020. "Berpedoman pada Pasal 131 tersebut yang berkaitan dengan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), dinyatakan bahwa pengisian JPTP yang lowong melalui mutasi dari satu JPTP ke JPTP yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada," kata Puji. 15 pejabat eselon II Pemkab Lampung Selatan sedang menjalani ujian psikotes pada uji kompetensi JPTP. Puji menambahkan, pengisian JPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 131 PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Pertama kata Puji, peserta harus memenuhi satu klasifikasi Jabatan. Lalu kedua, harus memenuhi standar kompetensi Jabatan. Dan ketiga telah menduduki Jabatan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. "Nah yang sedang dilaksanakan hari ini syarat yang kedua. Mereka (peserta) diuji kompetensinya. Jadi nanti bisa mengisi jabatan yang lowong. Jika terpilih, untuk jabatan yang ditinggalkan kita lakukan seleksi terbuka lagi ," terangnya. Puji melanjutkan, tahapan uji kompetensi yang dilakukan hampir sama dengan lelang jabatan terbuka atau seleksi terbuka. Dimulai dari penilaian administrasi berkas, penilaian uji kompetensi, pemaparan makalah dan wawancara peserta JPTP. "Mekanisme pengisian JPTP itu kan bisa melalui seleksi terbuka yang sifatnya promosi, dari pejabat administrator (eselon III) yang memenuhi syarat bisa mengikuti seleksi. Tapi kalau uji kompetensi, jabatan yang lowong ini diisi antar jabatan pimpinan tinggi yang ada. Jadi prosesnya sama, hanya saja yang membedakan dalam uji kompetensi tidak ada peserta yang gugur," katanya. Puji juga menyatakan, pelaksanaan uji kompetensi tersebut telah mendapatkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan nomor : B-3087/KASN/09/2021 perihal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi JPTP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. "Yang paling penting dalam pengisian JPTP ini harus berkoordinasi dengan KASN. Lalu hasil uji kompetensi ini dilaporkan kepada pak bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Kemudian pak bupati melaporkan kepada KASN. Nanti KASN akan mereview apakah uji kompetensi ini sudah sesuai peraturan perundang-undangan maupun PP 11 dan PP 17. Kemudian hasilnya akan dikembalikan lagi ke pak bupati untuk dilakukan mutasi atau rotasi," pungkasnya. (Az) Penulis : Mhr Aziz [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Cegah Konflik, Pemkab Lampung Selatan Serahkan Perbup tentang Batas Desa/Kelurahan

KALIANDA, Diskominfo Lamsel – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengelar acara sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan yang digelar di Aula Rajabasa, kantor bupati setempat, Senin (25/10/2021). Kegiatan yang diikuti camat dan serta para kepala desa dan lurah itu, dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan Thamrin. Dalam acara itu juga sekaligus dilakukan penyerahan Peraturan Bupati (Perbup) Peta Batas Desa/Kelurahan. Hadir juga dalam acara itu Subdit Tata Wilayah Desa Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri RI Achmad Zaen Bahlizar dan Supervisor Pemetaan Madya Badan Informasi Geospasial RI Agus Makmuriyanto selaku pemateri. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Lampung Selatan, Muhamamd Ali menjelaskan, maksud diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya penetapan dan penegasan batas desa secara administrasi. "Tujuannya guna untuk memberikan kepastian hokum. Sehingga kedepannya dapat menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, tumpang tindih informasi dan ketidakpastian hokum,” kata Muhammad Ali dalam laporannya. Sementara, Sekda Thamrin mengatakan, bahwa penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menegakkan tertib administrasi pemerintah dan untuk memberikan kejelasan serta kepastian hukum terhadap batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Oleh sebab itu kata Thamrin, penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa harus berpedoman pada dokumen batas desa yang mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu lanjut Thamrin, batas desa harus ditetapkan dengan produk hukum berupa Peraturan Bupati yang diawali dengan pengumpulan dan penelitian dokumen yuridis pembentukan desa, dokumen historis desa, dan pemilihan peta dasar yang selanjutnya dilakukan survei untuk menentukan koordinat sebagai penentu batas desa. Hal tersebut katanya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 yakni tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. “Penetapan dan penegasan batas desa sangatlah penting untuk segera dikeluarkan aturannya agar dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antar warga desa yang disebabkan oleh batas desa yang tidak jelas,” tegas Thamrin yang menyampaikan sambutan bupati. Sekda Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin menyerahkan Peraturan Bupati (Perbup) Peta Batas Desa/Kelurahan kepada Kepala Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, secara simbolis. Thamrin juga mengatakan, bahwa didalam penetapan dan penegasan batas desa, sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan desa harus berdasarkan titik-titik koordinat diatas tanah yang dapat berupa tanda-tanda alam seperti laut, sungai, gunung dan bukit atau unsur buatan manusia dilapangan yang berupa Pilar Batas Utama (PBU). "Oleh karena itu, saya minta para kepala desa, lurah dan camat agar mengetahui batas-batas wilayah administrasinya masing-masing dengan jelas. Jangan sampai berpotensi menimbulkan konflik akibat ketidakjelasan batas-batasnya. Yang akibatnya juga bisa menghambat proses pembangunan di desa,” kata Thamrin. Thamrin juga menegaskan, dalam pemasangan PBU tersebut, juga harus tepat pada garis batas yang tertera di dalam peta desa. Jangan sampai kata dia, pemasangan Pilar Batas Utama itu melenceng atau tidak pas dari ketentuan garis batas. “Sebab pilar pembatas ini sangat penting fungsinya sebagai acuan untuk mendeskripsikan garis batas wilayah antara desa satu dengan desa lainnya,” terangnya. Dalam kesempatan itu, Thamrin juga sangat mengapresiasi kinerja dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPB) Kabupaten Lampung Selatan yang telah bekerja keras menyelesaikan tugas-tugasnya dalam membuat pemetaan desa/kelurahan. Sehingga kata Thamrin, penentuan garis batas-batas wilayah desa/kelurahan tidak menimbulkan persoalan atau konflik ditengah masyarakat luas dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pertanahan negara.   “Semoga dengan diserahkannya Perbup Peta Batas Desa kepada kepala desa pada hari ini, dapat menjadi Pedoman Hukum didalam Penetapan Batas Desa,” pungkasnya. (Kmf) Penulis : Lydia Monica Haturiwu Editor : Mhr Aziz [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Bunda Winarni Ajak Staf Ahli Menteri Perekonomian Kunjungi Sekertariat Swasembada Gizi Lamsel

KALIANDA - Duta Swasembada Gizi Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto mengajak Staf Ahli Menko Bidang PMK mengunjungi Sekertariat Swasembada Gizi, Senin (25/10/2021). Sekertariat Swasembada Gizi ini berlokasi di komplek perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Sejalan dengan kunjungan ke Lampung Selatan, Staf Ahli Menko Koordinator Bidang PMK bapak Aris Darmansyah Edi Saputra diajak oleh ibu Hj. Winarni Nanang Ermanto selaku Duta Swasembada Gizi. Tujuannya tidak lain adalah melihat program program yang sudah dijalankan oleh team Swasembada Gizi Lampung Selatan dalam menangani Stunting. "Seperti yang bapak bilang tadi program yang kami jalankan untuk menekan dan menuntaskan Stunting itu semua tertulis di Tempat ini. Semua yang berkaitan dengan Stunting mulai dari Program kerja hingga rekapitulasi presentase penurunan Stunting ada di Skreteriat ini," Ucap Winarni Dalam kesempatan ini Ibu Winarni didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan (Bpk. Jhoniansyah) beserta pengurus dan anggota dari Swasembada Gizi. "Saya terkesan dengan program yang dijalankan hingga bisa menekan angka Stunting dengan pesat," Kata Aris Dharmansyah. Dalam kesempatan ini Staf Ahli Menko Aris Dharmansyah, menyerahkan 1500 Masker untuk dibagikan kepada masyarakat Lamsel. (Kmf) [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Waspadai Gelombang Ketiga dan Varian Baru Covid Delta AY4.2, Presiden RI Joko Widodo Berikan Arahan Kepala Daerah Se-Indonesia

KALIANDA - Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto ikuti pengarahan Presiden Republik Indonesia (RI) untuk seluruh Kepala Daerah Se-Indonesia secara virtual melalui zoom meeting, senin (25/10/2021) di ruang vicon rumah dinas bupati. Turut mendampingi, Kepala Bappeda Lamsel Drs. Wahidin Amin, M.Si. dan Inspektur Lamsel Anton Carmana, SE. Arahan diberikan Presiden RI Joko Widodo kepada kepala daerah se-indonesia terkait perkembangan kasus covid-19 di dunia yang mengalami kenaikan. "Di indonesia perkembangan kasus harian kita turun drastis, tetapi tetap harus hati-hati karena saat ini trend dunia sedang naik. Seperti di Eropa mengalami kenaikan 12% dan di amerika naik 13%, inilah yang harus buat kita pada posisi hati-hati dan waspada," Ucap Presiden RI. Presiden Jokowi menerangkan kenaikan kasus di dunia terkait tiga hal yang menjadi faktor permasalahan. "Masalahnya ada tiga hal, yaitu pertama relaksasi yang terlalu cepat dan tidak melalui tahapan-tahapan, kedua prokes yang tidak disiplin lagi dan yang ketiga pembelajaran tatap muka di sekolah. Tiga hal ini yang harus buat kita hati-hati," Terangnya. "Saya contohkan lagi seperti di brazil yang mengalami loncakan covid-19 sebanyak 14℅ kenaikan melalui pembelajaran tata muka. Saya harapkan, hal ini perlu diingatkan kepada sekolah-sekolah dan kita juga perlu manajemen pengawasan di lapangan sehingga kejadian di negara lain tidak terjadi di indonesia," Ungkapnya. Lebih lanjut Presiden Jokowi menerangkan adanya varian baru covid-19 di inggris dan mengajak seluruh kepala daerah selalu meningkatkan kewaspadaan akan gelombang ketiga covid-19. "Lonjakan covid-19 di inggris dikarenakan ada varian baru Covid Delta AY4.2 ini wajib di waspadai, kenaikan sekecil apapun harus hati-hati," Ucap Presiden RI. "Berdasarkan data terahir di gorontalo, kalbar dan sulawesi tenggara ada sedikit kenaikan kasus Covid-19, Walau cuma sedikit kita harus waspada. kemungkinan gelombang ketiga itu ada, kita harus hati-hati," Jelasnya. Presiden jokowi juga menerangkan saat ini ada 105 kabupaten/kota di 35 provinsi di indonesia yang kasus positifnya naik. Untuk itu Presiden jokowi meminta agar para kepala daerah mewaspadai lonjakan tempat-tempat wisata di daerah. Terkait vaksinasi, Presiden jokowi juga mengatakan jumlah vaksin yang diberikan untuk masyarakat indonesia saat ini sudah mencapai 1.082 juta dosis vaksin, dengan 54% untuk dosis 1 dan 32% untuk dosis 2. "Vaksinansi harus terus dikejar, karena sudah 237 juta dosis vaksin telah terkirim ke daerah-daerah. Saya ingatkan kepada daerah, agar di kejar untuk target mencapai 50℅ di bulan November dan 70℅ di bulan Desember," Jelasnya. Persiden RI joko widodo juga berpesan agar melakukan antisipasi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang di khawatirkan akan memicu terjadinya gelombang ke tiga covid-19. "kita juga harus mengantisipasi libur nataru, tolong kepala daerah himbau masyarakatnya agar lebih baik tidak berpergian kemana-mana, Karena di khawatirkan hal ini yang akan memicu gelombang ke tiga. Pesan saya selalu waspada, siap siaga dan cepat bertindak," Ungkapnya. Diakhir arahannya Presiden RI Joko Widodo menyampaikan kepada kepala daerah agar pembelajaran tatap muka untuk terus didorong dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 harus dikejar, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kembali perekonomian negara indonesia. Terkait hal itu, di Lampung Selatan pelaksanaan vaksinasi untuk dosis pertama telah mencapai 60,1% sedangkan untuk manula sudah mencapai 40,2%. Usai mendengarkan arahan orang no satu di indonesia itu, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto akan segera melakukan rapat antar jajaran pemkab lamsel. "Kita akan gelar rapat terkait libur nataru seperti apa yang disampaikan Presiden RI tadi," Ucapnya. "Nanti Tim Gugus tugas Pemkab Lamsel juga akan turun kembali ke sekolah-sekolah untuk memberikan arahan tentang pembelajaran tatap muka sesuai petunjuk Presiden RI," Jelasnya. (Rk) [..]

Dibuat oleh : A