Berita Pariwisata

gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Pemkab Lampung Selatan Gelar Sosialisasi Konvensi Hak Anak Dan PERDA Tentang Kabupaten Layak Anak

Kalianda, Diskominfo Lamsel - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar Sosialisasi Konvensi Hak Anak dan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Kabupaten Layak Anak. Ini Kegiatan yang berlangsung di aula krakatau setdakab setempat itu, dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan Isro’ Abdi. Turut hadir sebagai narasumber, Kepala bagian (Kabag) Hukum Sekretaris Daerah Sekdakab Kab. Lampung Selatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) dan Fasilitator Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Lampung Selatan. Sementara, Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak (KLA)  ini  merupakan salah satu upaya untuk pembangunan Kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen  yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Oleh karena itu, saat membuka acara mewakili Bupati Lampung Selatan Isro Abdi menyampaikan harapannya dengan diselenggarakannya sosialisasi Perda tentang KLA ini, diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana mengasuh dan melindungi anak. "Adanya Sosialisasi Konvensi Hak Anak ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kita semua tentang upaya melindungi, menghormati dan memenuhi Hak Anak di Kabupaten Lampung Selatan," Ungkap Isro. Isro Abdi juga meminta untuk mendukung pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lampung Selatan dibutuhkan kerjasama antar berbagai pihak. "Dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak, sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal," Lanjut Isro. Isro' juga menekankan, bahwa anak bukan hanya generasi penerus bangsa, namun lebih dari itu anak merupakan pemilik dan pengelola masa depan. Oleh karenanya, untuk menyelamatkan masa depan anak, maka dibutuhkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. "Dan  Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi lebih baik," tutupnya. Untuk diketahui, bahwa Konvensi Hak Anak adalah sebuah konvensi/perjanjian internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak. Dan perlu diketahui juga, bahwa Tahun 2030 merupakan Target Indonesia menuju Kabupaten Layak Anak di seluruh Kabupaten dan Kota. Sementara itu, Nurkumala Hijriah selaku ketua pelaksana kegiatan sekaligus Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Hak Anak Dinas PPPA Kab. Lampung Selatan dalam laporannya menyampaikan, maksud dari diselenggarakannya acara sosialisasi tersebut adalah memberikan pemahaman tentang konvensi hak anak dan peraturan daerah tentang KLA di Lampung Selatan. "Diselenggarakannya acara ini dengan maksud dan tujuan memberikan pemahaman tentang konvensi hak anak dan peraturan daerah  tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lampung Selatan. Serta menjamin pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Lampung Selatan," jelasnya. Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi tersebut, lanjut Nurkumala, diharapkan dapat meningkatkan keperdulian seluruh elemen masyarakat dalam hal perlindungan anak. "Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yakni meningkatkan komitmen guna mendorong pemerintah daerah, lembaga serta masyarakat agar lebih berperan aktif bersama dalam perlindungan anak," ungkapnya. (HY). [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Ciptakan Lingkungan Nyaman Dan Asri, P2WLS Gotong Rotong Di Way Handak Expo

KALIANDA, Diskominfo Lamsel - Tim Penggerak Pesona Wisata Lampung Selatan (P2WLS) kembali melakukan giat gotong royong guna menciptakan lingkungan dan suasana yang bersih, nyaman, rapih dan indah. Kali ini, giat gotong royong itu berlangsung di Way Handak Expo yang terletak di Kelurahan Wai Lubuk, Kecamatan Kalianda, pada Selasa (22/2/2022). Turut hadir dalam kegiatan gotong royong, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Heri Bastian S.Sos, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Feri Bastian, Plt. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Erdiansyah dan Kepala Dinas Sosial Martoni Sani. Kemudian, Kepala Dinas Perizinan Ahmad Heri, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika M. Sefri Masdian, Jajaran Staf Dinas Pariwisata dan Dinas Damkar serta Aparatur pemerintahan Kelurahan Wai Lubuk. Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang juga tergabung dalam P2WLS Erdiansyah mengatakan, giat gotong royong tersebut dilakukan guna mempersiapkan Way Handak Expo, yang akan segera dikembangkan sebagai pusat kegiatan di Kabupaten Lampung Selatan. "Untuk kegiatan gotong royong, bersih-bersih hari ini di lakukan di sekitaran area Lampung Selatan Expo, sesuai dengan arahan Pak Bupati bahwa kedepan lokasi Lampung Selatan Ekspo ini akan dijadikan tempat diselenggarakan nya berbagai event-event yang di Lampung Selatan," ujar Erdiansyah disela-sela giat gotong royong. Erdiansyah menambahkan, Way Handak Expo juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang lainnya, yang akan mendukung berbagai kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. "Karenakan ini lengkap, ada lapangan, ada gedung, jadi ada outdoor ada indoor dan sarana penunjang lainnya, taman juga ada. Makanya kami hari ini fokus di Way Handak Expo," ujarnya lebih lanjut. Sementara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Heri Bastian mengatakan, pada kegiatan gotong royong di Way Handak Expo pihaknya mengerahkan pasukan sebanyak 213 personil. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu pengerjaan gotong royong menjadi lebih cepat. "Kami menerjunkan tim dari Satpol PP sebanyak 213 personil untuk kegiatan gotong-royong di Way Handak Expo untuk membantu dalam kegiatan tersebut," katanya. Berdasarkan pantauan tim di lapangan, dalam giat tersebut Dinas Sosial Lampung Selatan juga turut andil dengan mendirikan dapur umum guna menyiapkan makan siang bagi teman-teman yang melakukan gotong royong. (KMF). [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Lakukan Audit Pembangunan TA 2021, BPK RI Periksa Sejumlah Ruas Jalan di Lamsel

LAMPUNG SELATAN - Tim Badan Pemeriksa Keuanga (BPK) RI Perwakilan Lampung melakukan auditifikasi pemeriksaan rutin berkala tahunan pada pembangunan ruas jalan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021, Senin (21/2/2022). Didampingi Dinas PU dan Dinas terkait lainnya, sampai saat ini Tim Pemeriksaan BPK Pusat Perwakilan Lampung telah 3 hari melakukan audit pembangunan ruas jalan dilamsel. Terdapat 9 ruas jalan kabupaten yang tengah dilakukan pemeriksaan oleh BPK Pusat yang dibangun baik melalui dana APBD maupun DAK, yang berlokasi di kecamatan tanjung bintang, merbau mataram, sidomulyo dan kalianda. Menganggapi hal itu, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto berharap pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai aturan. "saya berharap agar hasil audit BPK terkait pembangunan ruas jalan di lamsel dapat dilaksanakan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku," Ucapnya. Sementara Plt. Kadis PU Drs. Hasbie Aska, S.T. mengatakan pemerikasaan BPK terkait pembangunan dilamsel memang harus dilakukan. "saya kira audit BPK itu memang harus dilakukan untuk mengecek hasil kerja rekan-rekan kita dilapangan, yang saya kira pembangunan dilamsel sudah sesuai," Ucapnya. "kalo tidak salah hasil audit BPK pusat ini nantinya akan diberikan kepada Sekda, Pak Bupati dan Dewan Lamsel untuk ditindak lanjuti," Terangnya. (Kmf) [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Serius Atasi Ketahanan Pangan Melalui Petani Milenial, Bupati Nanang Tinjau Lahan Kosong Di Desa Marga Catur

KALIANDA, Diskominfo Lamsel - Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto didampingi jajaran pemerintahan terkait meninjau langsung lahan kosong yang terletak di desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, pada Senin (21/2/2022). Dirinya mengungkapkan, kunjungan itu merupakan tindaklanjut dari rencana Pemerintah Daerah yang akan membentuk Petani Milenial, guna meningkatkan kembali ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan. "Tadi pagi kami telah mengapelkan Satpol PP, Dinas Damkar dan Penyelamatan, BPBD, Dinas Sosial dan Perhubungan. Menindaklanjuti, tim ini ada Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan dihadiri oleh Asisten, Staf Ahli, Bappeda, BPKAD. Sesuai tadi rencana Pemerintah Daerah akan membentuk petani milenial," kata Nanang disela-sela kunjungannya. Nanang juga mengungkapkan, para petani milenial yang akan segera dibentuk itu terdiri dari Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pehubungan (Dishub). Terkait dengan jumlah personil yang akan dikerahkan sebagai Petani Milenial, lanjut Nanang, masih akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. "Disinilah kita akan membentuk lokasi perkebunan petani milenial. Petaninya sendiri dari Pol PP, Damkar, BPBD dan Dishub. Kalau untuk jumlah petani milenial tergantung nanti dari kebutuhannya dari dinas-dinas terkait. Jadi kita cetak petani milenial," ujarnya. Nanang Ermanto menambahkan, pada lahan kosong tersebut, akan dimanfaatkan seluas 20 hektar sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Kemudian, akan ada pula Kolam dan Kebun sebagai pelengkap dari lumbung pangan di Kabupaten Lampung Selatan. "Kita hadir langsung meninjau lokasi dengan PU dan jajaran, bagaimana kita menata ruang petani milenial yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Yang sudah dipersiapkan menurut data ini baru 20 hektar. Luas lokasi ini ada sekitar 73 hektar, tapi kami yang akan garap 20 hektar dulu," ungkapnya. Nanang berharap, dengan dibentuknya Petani Milenial di Kabupaten Lampung Selatan dapat menjadi energi baru bagi pembangunan pertanian. Dengan begitu, diharapkan dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah akibat pandemi COVID-19. "Dengan kita bentuk petani milenial ini, akan berdampak pada pertumbuhan dan kemandirian Kabupaten Lampung Selatan itu sendiri. Ini langsung kita, kalau gak mau action gak mungkin kita panas-panasan kaya gini. Bagaimana dengan ketahanan pangan kedepan, kamandirian ekonomi jadi lumbung pangan Lampung Selatan," pungkas Nanang. (ptm). [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Jamin Ketahanan Nasional, Pemkab Lampung Selatan Akan Bentuk Petani Millenial

KALIANDA, Diskominfo Lamsel - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan akan membentuk Petani Milenial yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan. Pembentukan itu merupakan rencana inovasi yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia (RI), sebagai upaya dalam menumbuhkan petani milenial dan menjamin ketahanan pangan nasional. Hal itu terungkap dalam arahan Bupati Lampung Selatan terkait Rencana Inovasi Petani Milenial Kabupaten Lampung Selatan Sekaligus Penyerahan Surat Keputusan Tenaga Hariaan Lepas Sukarela (SK THLS) secara simbolis, yang diselenggarakan di aula sebuku, rumah dinas bupati setempat, Senin (21/2/2022). Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengatakan, pembentukan Petani Milenial merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam menjamin ketahanan pangan tingkat nasional. Hal ini dikarenakan, sektor pertanian memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian disuatu daerah. "Ketahanan pangan dibutuhkan kebersamaan dari kita semua. Bukan hanya Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, tapi bagaimana kita mengurus semua ini dengan bersama-sama," ungkap Nanang. Ditambah lagi, lanjut Nanang, wilayah Kabupaten Lampung Selatan memiliki lahan kosong yang cukup luas, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Di sisi lain, juga akan membantu meningkatkan perekonimian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kita punya lokasi lahan yang begitu luas, potensi kita, kita berinovasi untuk menciptakan ketahanan pangan. Nah inilah inovasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membentuk pertanian milenial, jadi kemandirian ekonomi dan kemandirian dalam ketahanan pangan serta peningkatan PAD Kabupaten Lampung Selatan," jelas Nanang lebih lanjut. Lebih lanjut Nanang menambahkan, ditengah era modern seperti sekarang ini sangat sulit untuk menemukan petani muda yang memiliki kemampuan atau potensi pada bidang pertanian. Padahal, pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam memajukan suatu daerah. "Negara kita ini adalah negara agraris, daerah pertanian, tapi sekarang sangat sulit mencari petani-petani. Yang dulu orangtuanya petani di didik anaknya agar menjadi petani profesional. Kita jangan menghilangkan warisan dari nenek moyang kita," katanya. Oleh karena itu, Nanang berharap, seluruh Jajaran Pemerintahan dan stakeholder terkait dapat terus bersama-sama berinovasi guna mendorong kemajuan Kabupaten Lampung Selatan. Apalagi, pada saat ini perekonomian daerah tengah tergoncang akibat situasi pandemi COVID-19. "Kita terus berinovasi, terus berkarya untuk membangun Kabupaten Lampung Selatan yang kita cita-citakan. Saya membutuhkan kesatuan dan persatuan, kita bangkitkan kebersamaan, ini yang harus kita tekankan. Kita tidak bisa terus-menerus ketergantungan dengan bantuan dari dana pusat," ujarnya. (ptm). [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Mengikuti Rakor Teknis Penyusunan LPPD

Kalianda, Diskominfo Lamsel - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan Thamrin Mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis  Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang dilaksanakan secara virtual, Senin (21/2/2022). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) Direktorat Jendral Otonomi Daerah dipimpin langsung oleh Sekretaris Direktorat Jendral Otonomi Daerah Maddaremm dan diikuti seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia secara virtual melalui aplikasi Zoom meeting. Turut mendampingi, Inspektur Kabupaten Lampung Selatan Anton Camana, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan Muhammad Ali dan jajaran terkait. Mengawali pemaparan, Sekretaris Direktorat Jendral Otonomi Daerah Maddaremm mengatakan, melalui peraturan perundang-undangan terbaru mengenai Otonomi Daerah, dimana Pemerintah diminta melakukan berbagai terobosan dan inovasi. Menurutnya, melalui berbagai terobosan dan inovasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah bisa lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. "Selain efektif, efisien dan tepat sasaran penyelenggaraan pemerintahan juga harus terukur, sehingga target-target dalam melaksanakan setiap urusan pemerintahan dapat tercapai," ujarnya. Sekretaris Direktorat Jendral Otonomi Daerah Maddaremm juga menambahkan, untuk membantu Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah maka diperlukan mekanisme pelaporan dan evaluasi. "Pelaporan dan evaluasi ini yang akan melihat secara detail, apakah penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelaksanaan pelaporan pemerintahan sudah dilakukan secara efektif, efisien dan tepat sasaran atau belom dan hasilnya akan menjadi acuan didalam upaya peningkatan dan pengembangan," tambahnya. Dirinya mengungkapkan, ada 3 tahapan yang akan dilaksanakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan terkait dalam pelaksanaan pelaporan dan evalusi pemerintah. Tahapannya yaitu, Kepala Daerah memiliki kewajiban, untuk menyampaikan laporan kinerjanya kepada Presiden Republik Indonesia (RI), melalui Mentri dalam Negeri melalui Gubernur dan kepada Mentri dalam Negeri melalui Gubernur untuk kabupaten kota. (Nsy). [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Sekertaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Mengikuti Rapat Penerapan Sistem Merit

KALIANDA, Diskominfo lamsel- Sekertaris Daerah Lampung Selatan Thamrin, menghadiri rapat persiapan penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (PMPSM) dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi pemerintah, di Aula Rajabasa, Senin (21/02/2021). Mengikuti rapat secara virtual melalui zoom meeting, Turut mendampingi Inspektur Kabupaten Anton Carmana, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Puji Sukanto, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aryan Sahuriyan serta beberapa Kepala OPD Terkait. Zoom Meeting tersebut diikuti oleh beberapa Provinsi yakni Aceh, Lampung, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Sebagai penjabaran agenda prioritas RPJMN 2020-2024, penerapan sistem merit ditetapkan sebagai satu dari tiga program prioritas bidang aparatur dalam RKP 2020, yaitu (1) Peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan reformasi birokrasi; (2) Peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik; dan (3) Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit. Adapun tujuan dari sistem Merit ini salah satunya merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan sesuai kompetensinya. Tujuan lainnya adalah sebagai berikut, mengemban kemampuan dan kompetensi ASN, memberikan kepastian karir dan melindungi karier ASN dari intervensi politik dan tindak kesewenang-wenangan serta mengelola secara efektif dan efesien dan memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja. Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Mustari Irawan, mengatakan,ASN diberi kewenangan melakukan 3 fungsi pengawasan. "Yakni,pengawasan kepada nilai dasar, pengawasan terhadap pengisian DPT, pengawasan terhadap sistem merit tingkat pusat maupun tingkat daerah,"ucapnya. Mustari Irawan mengungkapkan, ada beberapa sistem merit yang menjadi program pemerintah yaitu optimalisasi penerapan sistem merit Tahun 2022."Eksisting penerapan sistem merit ASN Pada 22 IP prioritas pembinaan dan tata cara salin nilai pada aplikasi SiPinter,"tuturnya. Pada kesempatan itu juga, Mustari Irawan, mengungkapkan capaian yang belum masuk dalam kategori lebih baik pada optimalisasi penerapan sistem merit ada pada beberapa sektor yang salah satunya pembangunan laboratorium sistem merit di daerah 3T."Kolaborasi pembinaan sistem merit, Handbook Best Practice sistem merit, Pembentukan Comunity Of Practice penerapan sistem merit,"tambahnya. Kemudian audiensi penguatan komitmen penerapan sistem merit dengan PPK dan PyB, Sosialisasi & Asistensi penerapan sistem merit di instansi pemerintah, Vidio tutorial Best Practice sistem merit, dan yang terakhir Knowledge Sharing penerapan sistem merit. Mustari berharap ASN memiliki keterampilan dan dapat bersaing pada tataran nasional dan global serta Kami akan mendorong untuk terus meningkatkan sistem merit di Pemerintahan terkait. (lmhr) [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Sekdakab Lamsel Hadiri Rakor Penanganan Covid 19 Bersama Kapolri Secara Virtual

TANJUNG BINTANG-Sekertaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lampung Selatan Thamrin S.Sos, M.M bersama Kapolda Lampung Irjen. Pol Endro Sugiyatno, Wakapolda Lampung Brigjen. Pol Subiyanto beserta Jajaran tinggi Polda Lampung, Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin, Dandim 0421 Lamsel yang di wakili Danramil, Kapolsek Tanjung Bintang mengikuti rakor secara Virtual terkait penanganan Covid 19 serta langkah-langkah strategis penanganan varian Omicron bersama Kapolri secara Virtual, acara berlangsung di gedung Mapolda Lampung yang baru Kompleks Itera, Sabtu (19/2/22). Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta Kapolda di seluruh Indonesia mewaspadai lonjakan kluster baru Covid-19 varian Omicron. Arahan itu disampaikan di hadapan seluruh Kapolda saat melakukan video conference (vicon) dalam rangka mengecek langsung upaya penanganan Covid-19 varian Omicron di wilayah Lampung. Dalam arahannya, Listyo menekankan seluruh Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) agar cepat tanggap dalam merespon situasi penyebaran Covid-19. "Kita harus terus bergerak dan bergerak menghadapi situasi pandemi ini, terus lakukan dan tingkatkan akselerasi vaksinasi dalam upaya menekan penyebaran kasus Covid 19 varian Omicron, garda terdepan yang diharapkan pemerintah adalah TNI-Polri. Terus ditingkatkan penanganan secara prokes dan vaksinasi terutama bagi usia lansia begitupun juga bagi warga yang baru melakukan vaksinasi dosis dua. Dalam kesempatan itu, Kapolda Lampung Irjen. Pol Endro Sugiyatno memaparkan hasil penanganan Covid-19 di wilayah Provinsi Lampung, seperti hari ini ada 408 titik vaksinasi dengan target 65 ribu dosis, dan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 saat ini yang terhitung per-satu januari hingga hari ini tercatat sebanyak 6.515 kasus dengan jumlah harian 800 kasus dengan penyebab utama nya kebanyakan dari para pendatang dari luar daerah. Dan untuk vaksinasi di provinsi Lampung saat ini dosis satu mencapai 87,5 persen, dosis dua 60, dan untuk lansia 70,6 persen sedangkan anak-anak mencapai 70,5 persen. Pada kesempatan itu juga dilaksanakan kegiatan vaksinasi dan pembagian bantuan berupa sembako bagi warga yang diserahkan langsung secara simbolis oleh Kapolda Lampung dan Sekdakab Lamsel kepada warga penerima bantuan. (Kmf) [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Musrenbang Berakhir Di Kecamatan Bakauheni, Tetap Membuka Pelayanan Untuk Masyarakat

Bakauheni, Diskominfo Lamsel - Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), dititik ke-17 tahun 2022, yang digelar di Lapangan Desa Hatta Kecamatan Ketapang tetap membuka pelayanan untuk masyarakat, Jumat (18/2/2022). Dengan tema "Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Insfrastruktur Serta Inovasi Daerah", Musrenbangcam 2022 ini di lengkapi dengan berbagai pelayanan Masyarakat. Pelayanan-pelayanan yg ada di kegiatan Musrenbang itu dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes), sesuai dengan peraturan dan ketetapan yg berlaku. Pada kesempatan itu, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto juga meninjau langsung stand-stand pelayanan yang ada di dalam kegiatan Musrenbang tersebut. Bahkan, Bupati Lampung Selatan juga turut menyerahkan hasil dari pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang sedang melakukan pelayanan di stand-stand pelayanan tersebut. "Semoga pelayanan yang ada di Musrenbang ini dapat memudahkan dan membantu masyarakat yang ada disini, ini juga bentuk upaya kami untuk melayani masyarakat, walaupun kami sedang melakukan kegiatan Musrenbang, tapi kami tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat ," ujarnya. Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto juga mengatakan, pada setiap kegiatan Musrenbang Kecamatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan selalu memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini merupakan suatu bentuk jemput bola, dari para dinas terkait, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan. "Pemerintah Daerah selalu memberikan berbagai pelayanan-pelayanan untuk masyarakat, khusus untuk masyarakat di Kacamatan sekitar. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan merupakan pelayanan langsung untuk dirasakan masyarakat," ungkapnya. Berbagai pelayanan untuk masyarakat yang turut hadir dikegiatan Musrenbangcam itu, seperti pelayanan kesehatan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Rawat Inap Kacamatan Bakauheni yang melayani pengobatan gratis vaksinasi dosis 1, 2 dan 3 (boster) gratis, serta sunat masal gratis. Ada pula, pelayanan pajak dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah, pelayanan hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, pelayanan perizinan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP), pelayanan Keluarga Berencana dari Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan masih banyak lagi pelayanan masyarakat yang ada di Musrenbang Kecamatan Bakauheni. (Nsy). [..]

Dibuat oleh : A
gambar
Lihat Berita
Pariwisata

Pembinaan Aparatur Desa di Kecamatan Bakauheni Menjadi Penutup Musrembangcam Tahun 2022

Bakauheni, Diskominfo Lamsel – Bupati Lampung Selatan bersama para pejabat terkait melakukan kegiatan pembinaan aparatur desa didesa Hatta , Kecamatan Kecamatan Bakauheni, Jum'at (18/02/2022). Acara tersebut bertempat di SDN Negeri Hatta yang diikut oleh para kepala desa serta badan permusyawarah desa (BPD) yang terdiri dari 4 desa yakni desa Hatta , Desa Kelaw, Desa Bakauheni dan Totoharjo serta Desa Semanak. Penyelenggaraan pembinaan aparatur desa tersebut tetap mematuhi aturan protokol kesehatan karena saat ini Lampung Selatan masuki level 2. Kegiatan pembinaan desa tersebut masuk dalam rangkaian acara musyawarah rencana pembangunan kecamatan (Musrembangcam) dikecamatan Bakauheni, Desa Hatta. Turut mendampingi,Inspektur Kabupaten Anton Carmana, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mulyadi Saleh, Plt. Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aryan Sahuriyan. Serta Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Erdiyansyah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Heri Bastian, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Edi Firnandi , Camat Bakauheni Pirma Romansyah dan Forkopimcam. Pada kesempatan tersebut, Bupati meminta agar kepala desa membangun hubungan yang harmonis antar lembaga, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan serta saling menjalin azaz musyawarah manfaat untuk kelancaran pembangunan desa. "Jadi aparat desa dan BPD harus menjadi mitra kepala desa dalam menjalankan tupoksinya, jangan saling menjatuhkan karena banyak potensi desa yang harus di gali untuk membangun ekonomi baru di desa ini,"ucapnya. Bupati berpesan kepada para Aparatur Desa serta stakeholder terkait agar mampu menemukan, mengembangkan, serta terus mendukung potensi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di daerahnya. Camat pun harus ikut andil dalam pembahasan desa. Sebagai yang membawahi Kepala Desa, perlu setidaknya memberikan arahan kepada para kepala desa agar bisa melihat potensi dan peluang yang bisa diangkat dari daerahnya masing-masing. Tidak hanya dalam segi ekonomi saja, misal saja Pendidikan, kesehatan, potensi pertanian dan perkebunan, desa wisata itu juga bisa dijadikan potensi yang bisa dikembangkan," ungkap Bupati Lampung Selatan. Dikesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan Mulyadi Saleh mengatakan, ini merupakan gerakan yang dilakukan penggerak pesona wisata Lampung Selatan (P2WLS). "Jadi P2LS ini merupakan gagasan dari "Miss Kita" Ibu Hj. Winarni Nanang Ermanto, yang juga sudah disahkan oleh Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto dengan dibantu dari beberapa bidang yakni dari Bappeda, serta beberapa OPD Terkait,"ujarnya. Mulyadi Saleh juga mengatakan, P2LS nantinya akan menyampaikan apa saja yang akan dikordinasikan sebagai fasilitator terhadap stakeholder atau bagian-bagian yang sangat peduli terhadap kemajuan pariwisata di Lampung Selatan. "P2WLS ini sejalan dengan adanya program pemerintah pusat yaitu pengembangan pariwisata terintegrasi seperti yang biasa disebutkan sekarang ini Bakauheni Pelabuhan City",tuturnya. Mulyadi menambahkan dengan dibentuknya P2WLS ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara Pokdarwis yang dibina pemerintah desa juga juga di bina pemerintah kecamatan. "pembinaan pak camat, berarti penanganan kabupaten terintegrasi untuk kebawah melakukan gotong royong, jika nanti ada mis komunikasi, mari kita bersama sama membenahi, karena tidak mungkin Pokdarwis akan berjalan sendiri tanpa ada arahan dari kepala desa dan arahan dari pemerintah kabupaten,"tambahnya. Mulyadi berpesan, kepala kepala desa dari 11 potensi wisata yang ada dikecamatan Bakauheni yang pulau untuk dibuatkan program pengembangan pariwisata yang akan nanti pemerintah kabupaten Lampung Selatan melalui P2WLS yang akan melakukan pembinaan. (lmhr) [..]

Dibuat oleh : A